Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri saat agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke PT Kilang Pertamina Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (12/8/2025). Foto : Saum/Andri

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Meski pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada triwulan II 2025 tercatat positif sebesar 4,96 persen, sejumlah sektor kunci seperti pertambangan dan konstruksi justru mengalami kontraksi. Kondisi ini menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri yang menekankan pentingnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Timur selesai sesuai target agar segera memberikan dampak riil bagi masyarakat.

“Keberhasilan proyek strategis tidak hanya ditentukan oleh nilai investasinya, tetapi oleh dampaknya terhadap sektor riil dan masyarakat luas,” ujar Hanif saat membuka agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke PT Kilang Pertamina Balikpapan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (12/8/2025).

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Kalimantan Timur berperan sentral dalam pembangunan nasional, terutama usai ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan masa depan. Sejumlah proyek besar seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, kawasan industri hijau, dan fasilitas energi, khususnya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang kini tengah dibangun di Provinsi Kalimantan Timur.

Perlu diketahui, Proyek RDMP Balikpapan merupakan pengembangan kilang minyak eksisting untuk meningkatkan kapasitas, yield, dan kualitas produk BBM menjadi rendah sulfur. Proyek yang diprakarsai Kementerian ESDM dan dilaksanakan PT Pertamina Kilang Internasional (PT KPI) ini memiliki nilai investasi US$ 7,50 miliar, dan ditargetkan menurunkan impor produk jadi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Per 10 Juli 2025, progres fisik RDMP telah mencapai 95,73 persen. Setelah rampung, kapasitas produksi gasoline akan meningkat dari 42 ribu barel per hari (KBPD) menjadi 142 KBPD, diesel dari 125 KBPD menjadi 156 KBPD, avtur dari 30 KBPD menjadi 41 KBPD, serta LPG dari 48 ribu ton per tahun (KTPA) menjadi 384 KTPA. Proyek ini juga akan menghasilkan propylene 225 KTPA dan sulfur 58 KTPA yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri petrokimia.

Kemudian, RDMP Balikpapan diperkirakan menyerap sekitar 24.000 tenaga kerja selama proyek berlangsung, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35 persen, serta berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp514 miliar. Sebab itu, Hanif menekankan, investasi yang masuk melalui PSN harus mendorong produktivitas, memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Adanya pembangunan ini, tegas Hanif, diharapkan menjadi mesin penciptaan lapangan kerja, tidak hanya pada fase konstruksi, tetapi berlanjut pada fase operasional agar angkatan kerja lokal terserap optimal. Selain itu, dirinya menegaskan dampak dari pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk dalam peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup. 

“Kami memandang penting agar kebijakan fiskal yang dijalankan tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di Kalimantan Timur,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.

Sebagai mitra pemerintah di ranah keuangan dan perencanaan pembangunan, ungkapnya, Komisi XI DPR akan terus mengawasi kebijakan fiskal agar tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan. "PSN bukan sekadar membangun fasilitas fisik, tapi simbol transformasi Indonesia menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan," tutup Hanif. (um/aha)